Sistem Parkir Carut Marut akibat Perda Parkir Salah Kaprah

DemokratNews – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) menuding karut-marutnya sistem perparkiran akibat perda parkir yang salah kaprah. YLKI mendesak agar perda parkir segera direvisi. “Dari awal kita sudah katakan, perda parkir itu cacat hukum. Makanya kita minta dengan segera agar segera merevisi perda itu,” ujar pengurus harian YLKI Tulus Abadi

Menurut Tulus, perda perparkiran bertentangan dengan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Perda itu keluar sebelum UU Perlindungan Konsumen, tapi isinya bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen,” terangnya.

Dalam UU Perlindungan Konsumen, tambah Tulus, konsumen harusnya dilindungi, tapi dalam perda parkir setiap kerugian atau kehilangan menjadi tanggung jawab konsumen. Sedangkan pengelola parkir sama sekali tidak punya tanggung jawab. “Ketentuan penggantian kehilangan harus diatur lebih rigid lagi agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan,” cetusnya.

Kepala Dispenda Kota Bandung, Yossi Irianto sendiri mengatakan, raihan pajak dari sektor parkir yang dikelola swasta pada tahun 2009 mencapai Rp 5,7 miliar. Dengan berbagai perhitungan dan perkiraan, untuk tahun ini Dispenda menetapkan target raihan pajak dari sektor tersebut menjadi Rp 7,4 miliar. “Jumlah tempat parkir yang dikelola swasta saat ini sebanyak 390 titik,” pungkasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s